Prabowo Andalkan B50 dan PLTS 100 GWp untuk Swasembada Energi

Pemerintah mendorong pemanfaatan sumber daya energi dalam negeri melalui penerapan mandatori biodiesel B50 dan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp).

Kedua program tersebut diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemanfaatan sumber daya domestik menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan swasembada energi, terutama di tengah dinamika harga minyak dunia dan ketidakpastian global.

"Di tengah dinamika harga minyak dunia dan ketidakpastian global, pemerintah terus mendorong pemanfaatan sumber daya dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, mulai dari biodiesel berbasis bahan baku domestik hingga energi surya yang melimpah di wilayah khatulistiwa," ujar Prabowo saat bertemu awak media di Jakarta.

Menurut Prabowo, penerapan mandatori B50 akan mendorong penggunaan bahan bakar yang terdiri atas 50 persen biodiesel dan 50 persen solar.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi kebutuhan impor solar dan menghemat devisa negara."

Ini bukan sekadar pencapaian teknologi, ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri,” kata Prabowo.

Dia menambahkan, pengembangan industri biodiesel juga berpotensi memperluas kegiatan ekonomi dan membuka lapangan kerja, mulai dari sektor perkebunan hingga industri pengolahan.

Selain biodiesel, pemerintah mendorong pembangunan PLTS berkapasitas 100 GWp di Kabupaten Jembrana, Bali. Program ini diarahkan untuk memperkuat pasokan listrik nasional melalui pemanfaatan energi terbarukan.

“Intinya, dengan 100 GWp kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apa pun di bagian mana pun dunia,” tutur Prabowo.

Prabowo menyebut pemanfaatan PLTS telah membantu meningkatkan layanan listrik di Pulau Rengit, Bangka Belitung, dari sekitar 12 jam menjadi 24 jam setiap hari.

Di Pulau Sembur, Kepulauan Riau, ketersediaan listrik juga mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk melalui penggunaan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage) bagi nelayan dan mesin pembuat es.

Menurut dia, pengembangan PLTS berpotensi menekan biaya bahan bakar pembangkit, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta membuka lapangan kerja. Dukungan baterai penyimpan energi juga memungkinkan listrik dari PLTS dimanfaatkan pada malam hari atau ketika cuaca mendung.

Sementara itu, Direktur Program Transformasi Sistem Energi Institute for Essential Services Reform (IESR), Deon Arinaldo, mengatakan percepatan pembangunan PLTS 100 GWp diperlukan untuk menyediakan energi yang kompetitif bagi industri dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

Deon menjelaskan, energi surya memiliki keunggulan dari sisi waktu pembangunan dibandingkan sebagian besar teknologi pembangkit lainnya. PLTS dapat dibangun relatif cepat sehingga berpotensi memenuhi tambahan kebutuhan listrik seiring pertumbuhan industri dan investasi.

"Hasil pemodelan sistem kelistrikan IESR menunjukkan peningkatan pemanfaatan energi terbarukan berpotensi menekan biaya sistem listrik," kata Deon.

Ia menambahkan, pembangunan PLTS untuk kebutuhan masyarakat, termasuk industri, dapat diselesaikan dalam waktu sekitar dua hingga enam bulan. Sementara itu, PLTS yang terhubung ke jaringan listrik membutuhkan waktu pembangunan sekitar enam bulan hingga dua tahun.